site stats
Beli Sembako Bakal Kena Pajak, Dirjen Pajak: Masih Dibahas

Beli Sembako Bakal Kena Pajak, Dirjen Pajak: Masih Dibahas

Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menambah objek pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pembahasannya antara lain menjadikan barang pokok atau kebutuhan pokok sebagai subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Direktur Penasehat, Pelayanan dan Humas Neilmaldrin Noor mengatakan wacana tersebut masih dalam proses pembahasan dengan pihak terkait.

“Kami harus menyampaikan bahwa rancangan tarif PPN dan peraturan selanjutnya masih dalam pembahasan,” kata Neil.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Pajak Yustinus Prastowo mengatakan tidak ada negara di dunia yang tidak membutuhkan uang, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Namun, dia mengatakan pemerintah sendiri tidak akan buta dalam hal kebijakan perpajakan

“Tapi mengapa makanan dikenai pajak? Pemerintah sangat membutuhkan uang, kan? Kembali ke awal, tidak ada orang yang tidak membutuhkan uang, terutama karena efek pandemi. Tapi yang pasti pemerintah tidak akan buta. Akan menjadi konyol jika ledakan ekonomi yang diperoleh dengan susah payah terbunuh dengan sendirinya. Mustahil. ! “Kata Justinus di akun Twitter-nya:

Dia mengatakan pemerintah tidak akan terburu-buru untuk memungut pajak atas semua pembelian kebutuhan pokok.

“Jadi ini sekali lagi waktu yang tepat untuk merencanakan dan berpikir. Implementasi itu menunggu ekonomi pulih secara bertahap cukup pasti. Pemerintah dan DPR tetap berpegang teguh pada itu,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pemungutan pajak hasil pertanian sebenarnya dikenakan pajak 1 persen, namun menurut banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

“Produk pertanian sudah kena pajak penjualan 1 persen. Beberapa barang/jasa juga masuk dalam program untuk memudahkan,” katanya.

“Silakan dikritik lebih lanjut, beri masukan dan temani. Ini masih diselidiki, disempurnakan dan disempurnakan. Nanti akan dibicarakan dengan FREP. Jika sudah disetujui, akan dipertimbangkan momen pemulihan ekonominya. akun saat menerapkannya.” Kami sedang mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang-barang pokok, serta hasil pertambangan atau pengeboran, yang diambil langsung di sumbernya.

Hal itu tertuang dalam perluasan item pajak penjualan sesuai dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KKR) yang akan dibahas dengan FREP tahun depan.

Rencana pengenaan pajak pangan pokok diatur dalam Pasal 4A Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Revisi Tahun 1983.
Dalam rancangan peraturan yang dikutip pada Rabu (9 Juni 2021), barang dan barang sehari-hari dari pertambangan atau pengeboran dihapus dari kategori barang yang tidak dikenakan PPN.

Barang-barang tersebut antara lain beras dan biji-bijian, jagung, sagu, kedelai, garam dapur, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, rempah-rempah dan gula.

Produk pertambangan dan pengeboran yang dimaksud antara lain emas, batu bara, produk mineral alam lainnya, serta minyak dan gas bumi.

Saat ini, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dapat diubah menjadi minimal 5 persen (lima persen) dan maksimal 15 persen (lima belas persen) sesuai dengan ayat (1).

Perubahan tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan rancangan anggaran negara.

https://www.humairanews.com/1877/wow-uji-coba-jaringan-5g-di-solo-terbilang-berhasil.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *