Bersiap penyaluran dana BOS tahap III pada tahun 2020

Bersiap penyaluran dana BOS tahap III pada tahun 2020

Bersiap penyaluran dana BOS tahap III pada tahun 2020

Jujur
1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah
2. Kepala Dinas Kabupaten / Kota
3. Pelanggan
Di seluruh Indonesia

Dalam persiapan penyaluran dana BOS reguler tahap ketiga tahun 2020
Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 / PMK.07 / 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Swasta Tidak Material dan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Prinsip-prinsip Bimbingan dalam dukungan operasional Sekolah Teknik harus menyampaikan informasi sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana BOS dilakukan dengan memposting dari rekening RKUN ke rekening sekolah.

2. Menentukan sekolah mana saja yang akan menerima dana BOS rutin berbasis Dapodik per 31 Agustus 2020. Data Dapodik per 31 Agustus 2020 merupakan batas akhir pendataan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan digunakan untuk menentukan penyaluran dana BOS reguler tahap ketiga tahun ini. 2020 dan penyaluran Dana BOS reguler Tahap 1 dan Tahap 2 di tahun berikutnya.

3. Berdasarkan point 1 (1) dan point 2 (2) maka:
Sebuah. Sekolah yang diselenggarakan oleh kotamadya yang belum memasukkan data izin penyelenggaraan wajib melakukan update data melalui https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id.
B. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan sekolah yang dijalankan oleh pemerintah kota wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan dana BOS Tahap Satu paling lambat tanggal 31 Agustus 2020 di laman https://bos.kemdikbud.go.id.
C. Sekolah yang sudah menggunakan aplikasi Rencana dan Anggaran Kegiatan Sekolah (ARKAS) hanya perlu masuk ke dalam implementasi penggunaan dana BOS dalam fungsi Buku Kas Umum (BKU) agar tidak masuk dalam laman https: //bos.kemdikbud.go laporan .id karena sudah terintegrasi.
Dr .. Perubahan atribut data rekening sekolah dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Rekening BOS (SIRBOS) pada halaman https://bos.kemdikbud.go.id.
H. Sekolah yang tidak melakukan sinkronisasi Dapodik sesuai butir 2 (2) tidak melakukan pemutakhiran data sesuai butir 3 (tiga) huruf A dan tidak melapor sesuai butir 3 (tiga) huruf B, selanjutnya penyaluran BOS normal tahap ketiga tahun 2020 tahap pertama. Fase kedua belum bisa dilaksanakan pada 2021.

F. Dalam hal sisa pengeluaran atau penyaluran dana BOS karena adanya penutupan atau penolakan sekolah, maka akan diberlakukan mekanisme penggantian biaya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 / PMK.05 / 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32 / PMK.05 / 2014 tentang Terima sistem negara secara elektronik.
Berdasarkan huruf f, proses pengarsipan dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan KPPN yang dapat diwakili oleh tim BOS daerah untuk mendapatkan kode bagian anggaran, kode unit usaha dan kode rekening yang akan dihasilkan dari kode tagihan yang dipersyaratkan.

Mekanisme pengembalian barang pembelian dapat dilakukan melalui:

  1. Fasilitas Pelayanan Penerimaan Negara dalam bentuk counter / kasir (above counter) di Bank Persepsi / Pos; atau
  2. Fasilitas pelayanan penerimaan negara berupa pelayanan sistem elektronik, yang dapat dilaksanakan melalui laman https://simponi.kemenkeu.go.id.
  3. Dinas Pendidikan Kabupaten / Perwalian / Kota dapat memantau data sekolah sesuai butir 2 (2) dan butir 3 (tiga) huruf A pada laman https://datadik.kemdikbud.go.id.
  4. Sekolah dapat memantau data sekolah sesuai butir 3 (tiga) huruf A pada halaman
    https://sp.datadik.kemdikbud.go.id.
  5. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota melakukan pembinaan dan supervisi dalam perencanaan dan pelaporan sekolah sesuai dengan kewenangan terkait.

Terima kasih atas minat dan kerjasamanya.