UU Cipta Kerja Dinilai Merugikan Pekerja

UU Cipta Kerja Dinilai Merugikan Pekerja

Puluhan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa serempak tanggal 6-8 Oktober 2020 yang diberi nama mogok nasional. Aksi ini sebagai sikap menolak RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan menjadi undang-undang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, dalam aksi mogok nasional ini, buruh akan menyuarakan tolak omnibus law Cipta Kerja, antara lain tetap ada upah minimum kabupaten/kota (UMK) tanpa syarat dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.

“Terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sanski pidana kepada pengusaha, dan tenaga kerja asing (TKA) harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003,” kata Said Iqbal, Selasa (6/10/2020).

Sementara itu menurut Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, dengan disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU, maka perlindungan terhadap pekerja akan semakin menurun.

“PKWT dan outsourcing yang dibuka seluas-luasnya akan menyebabkan kepastian kerja bagi pekerja akan hilang. Setiap saat pekerja dihadapkan pada perjanjian kontrak kerja yang tertentu waktunya. Demikian juga dengan dipermudahnya proses PHK, maka kepastian kerja akan hilang. Hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan didegradasi oleh UU Cipta Kerja ini,” kata Timboel.

Demikian juga dengan diposisikannya upah minimum kabupaten/kota dengan kata “dapat”, artinya bisa saja upah minimum kabupaten kota akan digantikan oleh upah minimum provinsi.

“Sudah kita ketahui bersama bahwa upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan upah minimum kabupaten/kota yang paling rendah. Ini artinya di Kota Bekasi akan diterapkan upah minimum kabupaten Ciamis yang nilainya sekitar Rp 2 juta per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan upah minimum kota Bekasi saat ini sebesar Rp 4,6 juta per bulan,” kata dia.

Indonesia for Global Justice (IGJ) juga mengecam keras pengesahan RUU Cipta Kerja. Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti mengatakan agenda pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam omnibus law Cipta Kerja akan mendorong pemasifan investasi untuk industrialisasi yang berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam panggung Global Value Chain.

Sebaliknya, negara abai untuk melindungi hak buruh, dan tanpa ada komitmen untuk memastikan keberlanjutan lingkungan serta melanggangkan model investasi yang merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia. “Omnibus Law Cipta Kerja disusun hanya lebih merujuk pada isi perjanjian perdagangan bebas ketimbang amanat Konstitusi,” kata Rachmi.

Sumber : BeritaSatu